Peningkatan Transportasi Massal Solusi Kenaikan BBM

26-02-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Djoni Rolindrawan, foto : andri/hr

 

 

Anggota Komisi VI DPR RI Djoni Rolindrawan menilai peningkatan transportasi massal bisa menjadi solusi dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang telah diberlakukan PT Pertamina (Persero) pada tanggal (24/2/2018) lalu. BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan berkisar Rp 300 per liternya.

 

Djoni menyadari, kenaikan harga BBM non subsidi merupakan konsekuensi logis dari naiknya harga minyak secara global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun, jika ini dibiarkan terus menerus, dipastikan akan berpengaruh kepada besaran Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan dapat membebani rakyat.

 

“Kita menyadari kenaikan harga BBM ini tidak bisa dihindari, karena mengikuti penyesuaian dengan naiknya harga minyak bumi di dunia. Namun, ini akan berdampak pada daya beli masyarakat, terlebih dikabarkan harganya akan naik lagi,” jelas Djoni melalui sambungan telepon kepada Parlementaria, Senin (26/2/2018).

 

Maka dari itu, agar tidak memberatkan masyarakat, pemerintah perlu meningkatkan transportasi massal, agar pengguna kendaraan pribadi berkurang. “Saya berharap, kenaikan BBM ini diikuti oleh pembangunan infrastruktur dan peningkatan transportasi umum, sehingga pengguna kendaraan pribadi bisa berkurang,” kata politisi F-Hanura itu.

 

Diketahui sejak 24 Februari 2018, Pertamina menaikkan harga minyak nonsubsidi seperti Pertamax, Dexlite maupun Pertalite. Kenaikan harga sekitar Rp 300 untuk wilayah Jawa dan Bali; sedangkan di luar wilayah tersebut, kenaikan beragam. Harga Pertamax di Jakarta misalnya, naik menjadi Rp 8.900 di Jakarta. Harga Dexlite naik dari Rp 7.500 per liter menjadi Rp 8.100 per liter. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...